HASIL PENGAWASAN PANWASLU KAB MALANG

HASIL PENGAWASAN PANWASLU KAB MALANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009
OLEH: M.NAJIBGHONI

■ PEMILU merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi.
■ PEMILU digelar secara reguler dalam rangka membuka peluang bagi terjadinya sirkulasi / pergantian kekuasaan di Indonesia.
■ PEMILU digelar demi mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.


PENGAWASAN PEMILU: EVALUASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU
JENIS DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU legislatif 2009

Jumlah pelanggaran : 125 pelanggaran
■ Pelanggaran Administrasi Pemilu +50
■ Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu +65
■ Sengketa Pemilu +10


PELANGGARAN ADMINISTRATIF :

•KETERLIBATAN 67 ANGGOTA PARTAI POLITIK DI KEPENGURUSAN KPPS,PPS DAN PPK DI JABUNG
•TERJADI SELISIH SUARA DI SINGOSARI,PANJEN, JABUNG,PONOKUSUMO,B.LAWANG,PAKIS,
•PAN TIDAK MENYERAHKAN REK PARTA,IJASAH PALSU
Semua tidak ada penyelesaian dari KPUD KAB.MALANG


PELANGGRAN PIDANA :
1.Penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas
2.Penggunanaan fasilitas negara berupa baledesa
3.Money politik
4.Mengarahkan pemilih mencoblos partai tertentu
5.Mencobloskan
6.Mencoblos dua kali
7.Membawa kertas plano
8.Ijasah palsu
9.Perusakan bendera
10.Pencurian bendera
11.Pembakaran bendera
12.Penggelembungan suara
13.Larangan mencoblos pada TKW
14.Pemsangan alat peraga kampanye di tempat pendidikan
15.Pemasangan alat peraga kampanye di kantor pemerintah

SENGKETA PEMILU:
1.PENGADUAN PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN BUKAN PESERTA PEMILU (KASUS PKB PRO GUSDUR YANG MENYATAKAN TIDAK AKAN MENCOBLOS PKB PIMPINAN MUHAIMIN)
2. PENGADUAN PELANGGARAN PEMASANGAN BENDERA PARPOL SAAT KAMPANYE DI DEKAT KANTOR PEMERINTAHAN.
3. KAMPANYE DG MENDATANGI KIYAI DI PONDOK PESANTREN



Catatan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009 :
Selama Pemilu 2009, Panwas Pemilu legislatif 2009 menerima 125 kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu :
■ Dilimpahkan ke Penyidik Polrià 5 kasus
■ Diteruskan ke Kejaksaan à 4 kasus
■ Diproses ke Pengadilan à 4 kasus
■ Diputus / divonis PN à 2



Catatan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009 :

Dilimpahkan ke Penyidik Polrià 5 kasus
1. PENGGUNAAN MOBIL DINAS SAAT KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH AHMAD ANWAR CALEG DARI GOLKAR DAPIL 1
2.PENGGUNAAN MOBIL DINAS DAN BAGI-BAGI JILBAB SAAT KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH SITI MAHMUDAH CALEG DARI PPP DAPIL 7
3. PENGGUNAAN MOBIL DINAS SAAT KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH ir.BUDI KRISWIYANTO CALEG DARI PDIP DAPIL 7
4.PENGGUNAAN BALEDESA PANDANLANDUNG DAN MENUMPANGI PROGRAM PEMERINTAH(PNPM) SAAT KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH SRIWAHYUNI UNTUK CALEG DPRRI DEMOKRAT DAPIL MALANGRAYA
5.PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH KPUD KAB MALANG TERHADAP INDAHWATI CALEG GERINDRA DAPIL 4(KASUS DI TOLAK KEPOLISIAN DAN JAKSA)


KASUS-KASUS YANG DIVONIS BERSALAH DI PENGADILAN

1.Penggunaan mobil dinas (Caleg PDIP a/n ir.Budi Kriwiyanto)
2.Penggunanaan fasilitas negara/baledesa pandan landung wagir(a/n Sriwahyuni mengampanyekan celeg DPRRI Demokrat no 3 Piter Zulkifli)



KASUS-KASUS YANG GAGAL DI SIDANGKAN

1.Penggunaan MOBDIN (caleg GOLKAR a/n AHMAD ANWAR)
2.Penggunanaan MOBDIN DAN MONEY POLITIKr(a/n SITI MAHMUDAH)


PROBLEMATIKA PENANGANAN TINDAK PIDANA:

1.Batasan waktu yg pendek
2.Panwscam oleh gakkumdu tidak diberi wewenang memproses pelanggaran, penanganan harus lewat panwaskab
3.Kurangnya tenaga panwaslu
4.Undang-undang yg lemah
5.Pengadilan dan kepolisian yg tidak responsif dan kurang inofatif
6.Munculnya teror


PROBLEMATIKA PENAGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI :

1.Mekanisme penyelesaian masalah pelanggran dr kpu tidak jelas
2.Tidak ada bagian kusus penanganan pelanggran
3.Kpud Malang tidak responsif
4.Kpud Malang tidak tranparan
5.Kpu bermain mata dg oknum caleg